Skema Perizinan Kuasa Pertambangan Batubara.

(PDF) Kontrak Karya Freport Indonesia Dalam Perspektif UU ...

0 Kontrak Karya Freport Indonesia Dalam Perspektif UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) MAKALAH INDIVIDUAL Disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti Matakuliah KAPITA SELEKTA HUKUM BISNIS, Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi‟iyyah (UIA) Jakarta Dosen : Dr. Sutrisno, SH, MH.

Deretan insentif hilirisasi batubara: Izin seumur tambang ...

Oct 19, 2020· Adapun, jaminan perizinan jangka panjang tersebut antara lain dapat merujuk pada UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 47 huruf (f) dan (g), bahwa untuk pertambangan mineral logam dan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah ...

Deretan insentif hilirisasi batubara: Izin seumur tambang ...

Oct 18, 2020· Adapun, jaminan perizinan jangka panjang tersebut antara lain dapat merujuk pada UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 47 huruf (f) dan (g), bahwa untuk pertambangan mineral logam dan batubara …

Bangkit Melawan Masa depan Buram dari Pertambangan ...

Jul 12, 2021· Kota Samarinda sebagai Kota tambang, dengan pemegang kuasa tambang sudah 68 IUP yang ada sekarang. Pertambangan batubara membawa dampak positif dan negatif bagi warga. Emas hitam itu sudah menghipnotis semua kalangan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, bahkan orang asing. Pertambangan batubara seperti buah simalakama, yang membawa berkah dan …

PENYEIMBANGAN TERHADAP DAMPAK NEGATIF KEBIJAKAN ...

(Kuasa Pertambangan), KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) untuk bahan galian industri, dan IPR (Izin Pertambangan Daerah) yaitu pertambangan yang dilakukan oleh rakyat. Berbagai bentuk legalitas di bidang pertambangan tersebut menyebabkan

Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK

Jun 09, 2017· Hal ini dapat dilihat dari adanya kecenderungan eskalasi pemberian Kuasa Pertambangan (KP)-istilah perizinan di rezim UU 11/1967-yang saat ini telah berubah menjadi IUP, berdasarkan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba.

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun, sedangkan untuk non-logam paling lama 3 tahun, dengan pengecualian terhadap non-logam jenis tertentu yang dapat diberikan IUP selama 7 ...

(DISINFORMASI): Pemberian Izin Eksploitasi Emas ...

Jul 08, 2017· Proses perizinan yang dilakukan sudah cukup panjang, tercatat sejak 2006 sudah terbit Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT IMC dan selanjutnya pada tahun 2007 terbit Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT IMN yang selanjutnya pada tahun 2008 terbit Kuasa Pertambangan Eksploitasi.

Hak Prioritas Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk Mendapat ...

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan Galian Batubara atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan izin usaha produksi atas nama PT.

Dampak Keberadaan Perusahaan Pertambangan Terhadap …

RINGKASAN. HARDIYANTI DHARMA PERTIWI, Dampak Keberadaan Perusahaan Pertambangan Batubara Terhadap Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Kasus Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.(Dibawah BimbinganRILUS A. KINSENG) . Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu (1) menganalisis dampak keberadaan perusahaan pertambangan batubara …

EVALUASI PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN – HMT-ITB

Mar 06, 2015· Terdapat beberapa wilayah pertambangan yang saling tumpang tindih dikarenakan setiap daerah berhak mengeluarkan Kuasa Pertambangan sehingga sulit dikontrol oleh pemerintah pusat. Disahkannya UU No. 4 tahun 2009 telah mengakhiri skema kontrak atau perjanjian yang ada, kemudian skema perizinan beralih menggunakan pola izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kadisperindagtam Banyuwangi: Perizinan Tambang Emas …

Hary memaparkan, pada 2007 telah diterbitkan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, lalu pada 2008 terbit izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi. Kemudian, seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada awal 2010 terbit IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sesuai SK Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011 ...

DEPARTEMEN ENERGI SUM8ER DAYA MINERAL - ESDM

PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SEBELUM TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 Sehubungan dengan lalah diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 lentang Pertambangan Mineral dan Balubara (UU PMB 2009), LN RI Tahun 2009 No.

Studi Kelayakan Tambang: Pengantar - SlideShare

Sep 26, 2016· Lokasi dan Luas Wilayah Kuasa Pertambangan (KP); Kontrak Karya (KK); Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) Eksploitasi yang dimohon 2. Kesampaian Daerah dan Sarana Perhubungan Setempat 3. Keadaan Lingkungan Daerah, Penduduk, Mata Pencaharian Penduduk, Keadaan Flora, Fauna, Iklim, Sosial Ekonomi dll 4.

Hak Prioritas Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk Mendapat ...

"Pemegang Kuasa Pertambangan yang belum berakhir waktu KP-nya sudah mengajukan permohonan KP IUP Produksi, akan tetapi belum mendapatkan putusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, guna pembangunan fasilitas IUP Poduksi nantinya." —Disinilah, pemerintah itu sendiri membuka …

Penyederhanaan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara ...

Jun 06, 2017· Jakarta, Petrominer — Penyederhaan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) terus dilakukan guna mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kali ini, Kementerian ESDM menyederhanakan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Penyederhanaan izin tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan ...

Bidang Pertambangan – DESDM Jawa Barat

Surat Kuasa memakai kop surat di atas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) 3: Fotocopy IUP Eksplorasi: 4: Fotocopy akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara yang disahkan oleh pejabat ...

Daftar Jenis Perizinan - DPMPTSP JABAR

Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) 3: Fotocopy akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang pertambangan khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian : 4: Surat keterangan domisili ...

Izin Prinsip Usaha Pertambangan Operasional Pengolahan dan ...

Mar 23, 2020· Asli rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal ... Surat Kuasa Bermaterai Rp. 6.000,- untuk Pengurusan Permohonan Yang Tidak Dilakukan Secara Langsung Oleh Direksi Perusahaan ... Pemroses Perizinan/Non Perizinan membuat konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan ...

Izin Usaha Pertambangan (IUP) | TDS Solution

A. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasal 40 UU 4/2009 di antaranya menyebutkan bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara. Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Pembinaan dan Pengawasan Penataan Perizinan di ... - ESDM

Jun 30, 2014· Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Edaran Nomor 04 E/30/DJB/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penataan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia.

ANALISIS KPPU TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 4 …

perizinan dan perjanjian berupa penugasan, Kuasa Pertambangan, Surat Ijin Pertambangan Daerah, Surat Izin Pertambangan Rakyat, Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). 5. Tata cara Perizinan Dalam UU Minerba perizinan dilakukan dengan lelang untuk mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan

fasilitas terminal batubara

contoh tugas akhir tentang pertambangan batubara; latar belakang crusher peremukan batubara; sistem conveyor tambang batubara; daftar perusahaan tambang batubara kalimantan timur; nama perusahaan tambang batubara di lahat; daftar anggota asosiasi pertambangan batubara indonesia; produktifitas cruser batubara; skema perizinan kuasa pertambangan ...

PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN …

banyaknya perizinan Kuasa Pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan ... pertambangan batubara, SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) untuk bahan galian industri, dan izin pertambangan rakyat untuk tambang

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batubara …

adanya pertambangan batubara tanpa izin ini di kota Samarinda, yaitu lemahnya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral, faktor lemahnya aparat penegak hukum dalam mengatasi pertambangan batu bara tanpa izin, dan faktor budaya masyarakat yang kurang memahami perizinan pertambangan batubara.

Syarat dan Prosedur Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan

Feb 04, 2021· Usaha pertambangan yang dimaksud disini adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Segala Hal Tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat

Adapun biaya izin pertambangan rakyat ditanggung oleh pihak pemohon (jika memang ada). UU yang Mengatur Izin Pertambangan Rakyat. Izin pertambangan rakyat IPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang tersebut tim riset dunia tambang telah menyusun secara lengkap mengenai ...

Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif ...

izin merupakan rezim pengusahaan sumber daya alam, khususnya pertambangan mineral dan batubara, yang paling sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).3 Perizinan di sektor pertambangan mineral dan batubara menjadi instrumen pengendalian karena fungsi izin sebagai:4 1.

Sejarah Investasi Asing di Sektor Pertambangan Minerba ...

Jul 14, 2020· Investasi asing di sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia merupakan topik kajian atau diskusi yang sering kali mendapat banyak sorotan. Masuknya perusahaan asing berinvestasi di Indonesia dengan alasan untuk melakukan pembangunan nasional dengan skema penanaman modal asing merupakan salah satu topik yang banyak mendapat sorotan. Hal itu …

BUKU PEGANGAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL …

DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, 2) DBH Pertambangan Umum/Mineral dan Batu Bara, 3) DBH Pengusahaan Panas Bumi, 4) DBH Kehutanan dan 5) DBH Perikanan (Ps. 1 angka 15 PP 55/2005). Kelima jenis DBH tersebut dibagihasilkan dengan berdasarkan jenis-jenis PNBP dengan besaran persentase yang beragam. Di bawah ini terdapat skema seluruh jenis DBH SDA

PENAMBANGAN UMUM BATUBARA

tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengandung pokok-pokok sebagai berikut : -Kuasa Pertambangan yang telah ada sebelum UU ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu dan wajib untuk disesuaikan menjadi IUP.

Dasar-dasar Hukum Pertambangan Indonesia

Alur Perizinan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal : * Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi yaitu Kepemillikan serta letak/lokasi wilayah tambang, pelabuhan dan unit pengolahan, serta faktor lingkungan dampak kegiatan

Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan ...

Aug 27, 2014· Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han) 1. 1 EVALUASI KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA1 Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara Deputi Bidang Kajian Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia Abstrak Pada hakekatnya izin adalah …

Kemelut Proses Kebijakan Pertambangan Batubara di ...

Mar 19, 2021· Secara aturan, terdapat kebijakan yang mengatur atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu tentang Kuasa Pertambangan (KP)yang didasarkan pada UU 1/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang saat ini berganti berdasarkan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), PP No.22/2010 tentang Wilayah Pertambangan ...

TATA KELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA …

Pertambangan Mineral dan Batubara 1.Pengelompokkan golongan Mineral dan Batubara 2.Rencana Pengelolaan Minerba Nasional 3. Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 4. NSPK Penerbitan Izin di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 5. Dana Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara 6. Kriteria Terintegrasi untuk Komoditas ...

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP ...

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi. Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan: A. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi: a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara: 3. surat keterangan domisili. b.

P ANDU PANDUAN INVESTASI - BKPM

070 I Gambar 19 Skema pengadaan pembangkit listrik 35.000 MW melalui Pelelangan Umum 108 I Gambar 20 Skema umum perizinan investasi sektor ketenagalistrikan 109 I Gambar 21 Skema Perizinan untuk PLTA oleh IPP 109 I Gambar 22 Skema Perizinan untuk PLTU Mulut Tambang / Batubara oleh IPP

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, SERTA PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara ...

Feb 11, 2019· Salah satu contoh adalah kasus di mana DJP menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan …